FTVJEMBER.COM, Jember – Ratusan pelaku usaha dan anggota Jember Sound System Community (JSSC) menggelar aksi damai di kawasan Alun-Alun Jember Nusantara hingga Jalan Sudirman, Senin (16/11/2026).
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap wacana pelarangan total penggunaan sound system dalam kegiatan masyarakat di Kabupaten Jember.
Dalam aksinya, massa membawa sejumlah truk pengangkut perangkat sound system dan menyampaikan aspirasi agar pemerintah tidak memberlakukan kebijakan yang dinilai dapat mematikan usaha serta mata pencaharian para pelaku usaha sound system.
JSSC menyampaikan enam tuntutan, di antaranya menolak pelarangan total, mendesak pemerintah membuka ruang dialog, serta meminta adanya regulasi yang jelas dan berkeadilan.
Ketua JSSC, Arif Sugiartani, menegaskan bahwa pihaknya tidak keberatan apabila penggunaan sound system diatur melalui ketentuan yang jelas. Namun, ia menolak jika pemerintah memberlakukan pelarangan secara menyeluruh.
“Kami dari komunitas sound system sejak awal menyampaikan bahwa kami siap diatur. Namun, kami tidak ingin ada pelarangan total atau usulan yang pada intinya membunuh usaha kami. Selama aturannya masuk akal, kami siap menerima,” tegasnya.
Arif juga menjelaskan bahwa pelaku usaha sound system pada dasarnya merupakan penyedia jasa perangkat pengeras suara. Karena itu, pihaknya berharap aktivitas usaha tersebut tidak disamakan dengan kegiatan lain yang berada di luar tanggung jawab penyedia jasa.
Dalam aksi tersebut, perwakilan JSSC juga melakukan dialog bersama Pemerintah Kabupaten Jember, Polres Jember, dan DPRD Jember.
Asisten III Administrasi Umum Pemkab Jember, Imam Sudarmaji, menyampaikan, hasil pertemuan menghasilkan sejumlah kesepahaman. Salah satunya, pemerintah daerah bersama Forkopimda tidak akan memberlakukan larangan penggunaan sound system dalam kegiatan masyarakat.
“Intinya, Pemerintah Kabupaten Jember bersama Forkopimda tidak akan melarang penggunaan sound system dalam kegiatan masyarakat. Namun, penggunaannya nantinya akan diatur melalui peraturan daerah,” jelas Imam.
Ia menambahkan, pemerintah juga membuka ruang bagi para pelaku usaha untuk memberikan masukan terhadap penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait ketertiban dan keamanan.
Hasil aspirasi dan kesepakatan tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Bupati Jember untuk ditindaklanjuti. Pemerintah juga berencana memfasilitasi diskusi lanjutan yang melibatkan bupati, para pemangku kepentingan, MUI, serta pengusaha sound system dalam waktu maksimal dua pekan.
Pertemuan lanjutan tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi bersama terkait penggunaan sound system di tengah masyarakat.
JSSC berharap komitmen pemerintah tersebut dapat diwujudkan melalui regulasi yang adil dan terukur, sehingga ketertiban serta kenyamanan masyarakat tetap terjaga tanpa mengorbankan keberlangsungan usaha para pelaku ekonomi kreatif di Jember.
Reporter: Suyono

