FTVJEMBER.COM, JEMBER – Bupati Jember Muhammad Fawait menyampaikan Nota Pengantar Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Jember, Selasa (1/9/2026).
Dalam penyampaian tersebut, Pemkab Jember menegaskan komitmennya untuk mengalokasikan anggaran pada sejumlah program prioritas, termasuk pembangunan infrastruktur, penambahan dana desa serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Salah satu perhatian utama pemerintah daerah adalah meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jember yang dinilai masih perlu didorong.
Bupati Jember Muhammad Fawait mengatakan terdapat tiga aspek utama yang menjadi penentu peningkatan IPM, yakni pertumbuhan ekonomi, kesehatan dan rata-rata lama sekolah.
> “Peningkatan IPM itu ada tiga hal. Pertama adalah pertumbuhan ekonomi dan kita sudah on the track. Kedua, kesehatan. Kesehatan kita sudah on the track melalui Home Care, UHC dan lain sebagainya,” kata Fawait.
Menurutnya, tantangan berikutnya adalah meningkatkan rata-rata lama sekolah, khususnya bagi masyarakat berusia 25 tahun ke atas.
Pemkab Jember menyiapkan strategi dengan menggandeng kelompok-kelompok pengajian untuk mendorong masyarakat mengikuti program pendidikan kesetaraan.
> “Kalau kita mau mengadakan kejar paket, biayanya besar dan belum tentu berhasil. Maka kita akan berkolaborasi dengan ketua-ketua pengajian dan kelompok-kelompok pengajian,” jelasnya.
Melalui kolaborasi tersebut, masyarakat yang mengikuti kegiatan pengajian diharapkan sekaligus mendapatkan kesempatan mengikuti proses belajar mengajar hingga memperoleh ijazah program Kejar Paket.
> “Orang yang datang ke pengajian bisa secara otomatis ada proses belajar mengajar, sehingga mereka bisa mendapatkan ijazah Kejar Paket,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menyebut posisi IPM Jember masih berada di kelompok bawah dibandingkan daerah lain di Jawa Timur.
Ia menilai peningkatan rata-rata lama pendidikan masyarakat menjadi salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian.
> “Kabupaten Jember itu peringkat lima ke bawah, setahu saya. Penentunya pertama pertumbuhan ekonomi, kedua kesehatan dan ketiga IPM,” kata Halim.
Menurutnya, pelaksanaan pendidikan kesetaraan secara formal kurang menarik bagi sebagian masyarakat, terutama mereka yang sudah berusia lanjut.
Karena itu, pelibatan kelompok pengajian dinilai menjadi salah satu strategi yang dapat ditempuh.
> “Kejar Paket C yang dilakukan secara formal akan kurang menarik kalau dilakukan oleh lembaga-lembaga formal. Otomatis strateginya adalah melibatkan kelompok-kelompok pengajian,” pungkasnya.
Selanjutnya, Nota Pengantar Perubahan APBD 2026 tersebut akan mendapat tanggapan dari tujuh fraksi di DPRD Jember. Setelah itu, pembahasan akan dilanjutkan hingga nantinya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Reporter: Anas H
Editor: Suyono
