FTVJEMBER.COM, Jember – Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Jember, Hanan Kukuh Ratmono, mendorong percepatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai upaya mendukung digitalisasi data bantuan sosial. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan akurasi data penerima bantuan pemerintah agar penyalurannya lebih transparan dan tepat sasaran.

Dorongan itu disampaikan Hanan saat menggelar agenda reses bersama puluhan warga di Kantor Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Senin (16/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Hanan mengajak kader dan relawan di tingkat desa untuk turut mengaktifkan IKD sekaligus berperan sebagai agen perlindungan sosial (Perlinsos).

Menurutnya, keberadaan agen Perlinsos dapat membantu masyarakat memeriksa data penerimaan bantuan pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) maupun bantuan beras. Dengan begitu, masyarakat dapat mengetahui status bantuan yang pernah diterima sekaligus menyampaikan pengaduan apabila terdapat ketidaksesuaian data.

“Kami berharap proses digitalisasi, termasuk aktivasi IKD, segera tercapai karena berkaitan dengan data sosial masyarakat. Kami juga meminta kader dan relawan untuk mengaktifkan IKD serta siap menjadi agen Perlinsos agar bisa membantu masyarakat yang membutuhkan informasi maupun mengadukan persoalan bantuan sosial,” ujar Hanan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Jember, Bambang Saputro, menyambut baik dorongan tersebut. Ia mengakui capaian kepemilikan IKD di Kabupaten Jember masih tergolong rendah.

Dari sekitar 2,02 juta penduduk wajib KTP di Jember, baru sekitar 144 ribu orang yang telah memiliki IKD atau berkisar tujuh persen.

Untuk meningkatkan capaian tersebut, pemerintah daerah telah menggencarkan layanan jemput bola melalui kecamatan dengan melibatkan Dispendukcapil dan Dinas Sosial. Pelayanan dilakukan secara langsung dari desa ke desa untuk mempercepat aktivasi IKD sekaligus mendukung pendaftaran Perlinsos.

Bambang menjelaskan, pendaftaran Perlinsos dapat dilakukan secara mandiri oleh masyarakat. Namun, bagi warga yang tidak memiliki telepon seluler maupun IKD, pendaftaran dapat dibantu melalui agen Perlinsos.

Agen tersebut melibatkan pendamping sosial, RT/RW, kader desa, serta kelompok masyarakat lainnya yang secara sukarela membantu proses pendaftaran.

“Pemerintah saat ini sedang menggalakkan program Perlinsos untuk mendukung digitalisasi bantuan sosial pada 2027. Karena itu, kami terus melakukan sosialisasi dan layanan jemput bola guna mempercepat aktivasi IKD, khususnya bagi calon agen pendamping Perlinsos,” jelas Bambang.

Melalui percepatan aktivasi IKD dan keterlibatan agen Perlinsos, pemerintah berharap pendataan masyarakat semakin akurat sehingga penyaluran bantuan sosial dapat berjalan lebih transparan dan tepat sasaran.

Reporter: Anas H
Editor: Suyono

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *