FTVJEMBER.COM, JEMBER — DPC PDI Perjuangan Jember menyoroti kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember yang mengerahkan 22 ribu ASN untuk melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan. Meski mendukung pembaruan data, PDI Perjuangan meminta proses tersebut dilakukan secara gotong royong dengan melibatkan lebih banyak pihak.
Ketua DPC PDI Perjuangan Jember, Widarto, menilai petugas ASN dari luar wilayah belum tentu memahami kondisi sosial ekonomi masyarakat secara langsung. Karena itu, pihaknya mengusulkan agar proses validasi turut melibatkan RT, RW, BPD, tokoh masyarakat hingga unsur partai politik di tingkat desa.
“Mari pendataan kemiskinan ini dilakukan secara bersama-sama. ASN tetap bekerja, tetapi kalau perlu pengurus partai politik juga dilibatkan untuk memvalidasi data kemiskinan,” ujarnya.
Widarto menambahkan, hasil pendataan sebaiknya diuji kembali melalui musyawarah desa maupun musyawarah kelurahan agar data benar-benar valid dan tepat sasaran.
“RT, RW, tokoh masyarakat hingga pengurus partai bisa ikut mengecek apakah data itu valid atau tidak. Bahkan mungkin masih ada keluarga tidak mampu yang belum masuk data,” katanya.
PDI Perjuangan berharap Pemerintah Kabupaten Jember lebih terbuka dalam proses pembaruan data kemiskinan sehingga program bantuan sosial ke depan tidak lagi salah sasaran.
Dengan keterlibatan berbagai unsur masyarakat, proses validasi data kemiskinan diharapkan dapat menghasilkan data yang lebih akurat dan tepat sasaran bagi penerima bantuan sosial di Kabupaten Jember.
Reporter: Anas H
Editor: Suyono