FTVJEMBER.COM, JEMBER – Rencana Pemerintah Kabupaten Jember untuk mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp786 miliar menuai gelombang penolakan. Puluhan massa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Cinta Jember (FKMCJ) menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Kabupaten Jember pada Senin (10/8/2026) siang.
Situasi unjuk rasa sempat memanas dan diwarnai ketegangan saat massa aksi mendesak masuk ke area dalam gedung dewan guna menyampaikan aspirasinya secara langsung.
Massa memprotes usulan pinjaman tersebut karena dinilai tidak memiliki urgensi mendesak. Apalagi, beban anggaran daerah dinilai masih tinggi sementara penyerapan APBD tahun sebelumnya belum maksimal.
Koordinator Aksi, Jumantoro, menyoroti Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) APBD tahun 2025 yang mencapai lebih dari Rp600 miliar. Ia mendesak Pemkab Jember membatalkan usulan utang dan memangkas kegiatan berskala euforia yang dinilai memboroskan anggaran.
“Kita tahu SiLPA 2025 itu kurang lebih Rp600 miliar lebih masih tidak ada pertanggungjawaban yang jelas. Kita berharap gedung dewan wakil rakyat kita betul-betul mendengar aspirasi masyarakat Jember, dan kita berharap efisiensi, sesuatu yang euforia seperti Bunga Desaku, euforia di alun-alun dan sebagainya, mbok ya lah dihilangkan lah. Berikan kepada program-program yang lebih bermanfaat,” ujar Jumantoro.
Dalam aksinya, massa menyampaikan lima tuntutan utama. Di antaranya meminta Bupati Jember, Muhammad Fawait, membatalkan pinjaman daerah, menghentikan belanja non-prioritas, serta mengalihkan fokus anggaran untuk sektor vital seperti kesehatan, pendidikan, pertanian, dan perbaikan infrastruktur dasar.
Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua Komisi C DPRD Jember, Ardi Pujo Prabowo, menegaskan bahwa legislatif berkomitmen menjaga transparansi dalam tiap pembahasan anggaran daerah bersama pemerintah kabupaten.
“Tentu kami dari DPRD ingin semua itu keterbukaan. Ingin keterbukaan dan kami juga nanti akan rapat-rapat terbuka juga di pembahasan rancangan KUA-PPAS. Yang jelas kami sebagai wakilnya rakyat ingin betul-betul APBD ini yang pro rakyat,” kata Ardi.
Ardi menambahkan, usulan penguatan anggaran—termasuk rencana pinjaman daerah—masih dalam tahap pengkajian guna memastikan dampaknya terhadap pembangunan fasilitas publik dan peningkatkan ekonomi warga.
“Kami juga berharap APBD ini betul-betul bisa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam beberapa sektor. Contoh jika itu infrastruktur maka perekonomian juga akan berjalan dengan baik, saya pastikan itu. Terus untuk rumah sakit kita tahu bahwa ada beberapa di ruang tunggu itu yang sudah membludak dan itu overload. Banyak juga masih tingkat kerawanan di Kabupaten Jember yang itu kalau dengan adanya PJU juga itu sangat bermanfaat,” jelasnya.
Massa unjuk rasa menegaskan akan terus mengawal pembahasan kebijakan anggaran daerah tersebut agar penggunaan keuangan publik berjalan transparan, tepat sasaran, serta tidak membebani APBD Kabupaten Jember di masa mendatang.
Reporter: Anas Hidayat
Editor: Suyono