FTVJEMBER.COM, JEMBER – Rencana pengajuan pembiayaan daerah senilai Rp786,573 miliar oleh Pemkab Jember ke PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dipastikan aman secara hukum dan tidak menabrak ambang batas kemampuan APBD.
Pengamat Hukum Publik, Anasrul membeberkan, bahwa pinjaman ke PT SMI dialokasikan murni untuk menambah aset daerah lewat perbaikan 527 km jalan, pemasangan 12.400 unit PJU surya, serta pengembangan layanan di RSD dr. Soebandi dan RSD Balung.
Menanggapi sorotan publik terkait risiko utang jangka panjang, Anasrul menegaskan bahwa sesuai arahan Bupati Jember, Muhammad Fawait, masa pengembalian pinjaman dipatok selama empat tahun saja (2027–2030).
“Langkah politik-fiskal ini memastikan seluruh beban kewajiban pinjaman lunas pada tahun 2030, sehingga tidak mewariskan utang kepada kepala daerah pada periode selanjutnya,” ungkap Anasrul.
Ia merincikan, pengembalian untuk pos rumah sakit (sekitar Rp50 miliar/tahun) bersifat self-liquidating atau dibayar dari pendapatan operasional BLUD rumah sakit itu sendiri tanpa mengusik kas umum APBD. Sedangkan pos perbaikan jalan dan PJU dialokasikan dari efisiensi belanja barang/jasa serta proyeksi kenaikan PAD.
Secara kapasitas keuangan daerah, simulasi beban kewajiban angsuran Pemkab Jember berada di angka 3,65 persen (maksimal 4,30 persen di tahun 2027). Angka ini jauh di bawah batas toleransi regulasi Kementerian Keuangan yang memperbolehkan rasio cicilan hingga 15 persen dari pendapatan daerah.
Guna menjaga transparansi dan menjawab kekhawatiran sejumlah fraksi di DPRD Jember, sistem kontrol dan pengawasan berlapis disiapkan secara ketat.
“Pemkab Jember telah merancang mekanisme kontrol ketat dalam empat lapisan,” terang Anasrul.
Mekanisme pengawasan meliputi pembentukan Pansus Khusus DPRD yang berhak menghentikan skema pencairan jika pengerjaan melenceng, pengawasan internal BPKP dan BPK RI, penarikan dana berbasis progres fisik di rekening PT SMI, hingga pembukaan akses data proyek bagi publik.
Reporter: Anas Hidayat
Editor: Suyono