FTVJEMBER.COM, Jember – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Jember, Senin (26/10/2026). Dalam kunjungan tersebut, Rini mengapresiasi integrasi 279 jenis layanan dalam satu tempat serta peningkatan indeks pelayanan publik Jember.
Indeks pelayanan publik Kabupaten Jember meningkat dari 4,62 pada 2024 menjadi 4,68 pada 2025. Menurut Rini, capaian tersebut mencerminkan kerja sama pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan.
“Indeks pelayanan publik Jember naik dari 4,62 pada 2024 menjadi 4,68 pada 2025. Ini merupakan capaian luar biasa yang mencerminkan kerja sama seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Jember serta partisipasi masyarakat,” ujar Rini.
Dalam kunjungan itu, Rini juga mengapresiasi penyatuan 279 jenis layanan di MPP Jember. Integrasi tersebut diharapkan memudahkan masyarakat mengurus berbagai kebutuhan administrasi tanpa harus mendatangi sejumlah kantor dinas secara terpisah.
Bupati Jember Muhammad Fawait mengatakan pemerintah daerah terus memperluas akses MPP untuk menjangkau masyarakat di berbagai wilayah kabupaten.
“Mal Pelayanan Publik yang awalnya hanya ada di satu titik kini telah kami perluas ke wilayah barat, utara, selatan, dan timur. Ini merupakan ikhtiar untuk memberikan pelayanan publik yang baik dan berkeadilan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto,” kata Fawait.
Selain pelayanan administrasi, Pemkab Jember juga berupaya memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Fawait menyebut pemerintah daerah mendorong agar warga Jember dapat mengakses layanan kesehatan melalui program Universal Health Coverage (UHC) prioritas.
Pemkab Jember juga mengembangkan layanan home care bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan ekonomi atau kesulitan transportasi untuk berobat ke rumah sakit.
Sementara itu, anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin berharap inovasi pelayanan publik di Jember dapat menjadi contoh bagi daerah lain.
“Kami berharap hal-hal baik yang dilakukan Jember dapat menjadi percontohan di tingkat nasional dan mendorong daerah lain untuk terus berinovasi. Masyarakat harus mendapatkan kepastian dan kecepatan pelayanan,” ujar Khozin.
Ia menambahkan, evaluasi pelayanan perlu melibatkan masyarakat agar pemerintah memperoleh masukan langsung, bukan hanya berdasarkan laporan dari pejabat daerah.
Melalui kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, peningkatan pelayanan publik diharapkan dapat terus dilakukan agar masyarakat memperoleh layanan yang lebih mudah, cepat, dan merata.
Reporter: Anas Hidayat
Editor: Suyono