FTVJEMBER.COM, JEMBER – Fraksi NasDem DPRD Jember memberi lampu hijau terkait usulan Pemerintah Kabupaten Jember untuk melakukan pinjaman daerah sebesar Rp786 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI pada APBD 2027. Keputusan ini diambil usai mempertimbangkan skema bunga yang relatif ringan serta risiko efisiensi yang lebih terukur dibanding metode multiyears.
Ketua Fraksi NasDem DPRD Jember, David Handoko Seto, menjelaskan, bahwa opsi utang daerah pada dasarnya merupakan pilihan terakhir yang diambil pemerintah. Namun, setelah Badan Anggaran (Banggar) berkonsultasi langsung dengan direksi PT SMI di Jakarta, skema dana talangan tersebut dinilai menjadi solusi paling rasional bagi percepatan pembangunan infrastruktur daerah.
“Di awal kapan hari kami tetap mengajukan opsi utang adalah opsi terakhir ketika memang opsi-opsi yang lain tidak bisa dilalui. Namun, ketika kami Badan Anggaran melakukan kunjungan kerja ke PT SMI dan dijelaskan panjang lebar, dana talangan yang diberikan ini menjadi bagian opsi yang paling menarik,” ujar David.
David menerangkan bahwa skema pinjaman ke PT SMI memiliki beban Bunga yang lebih ringan karena tidak menerapkan sistem bunga flat. Bunga pinjaman yang berada di bawah 5 persen hanya dihitung berdasarkan nominal dana yang dicairkan atau digunakan secara riil oleh Pemkab Jember.
Selain itu, ia meluruskan kekhawatiran publik mengenai potensi beban utang jangka panjang bagi kepemimpinan daerah berikutnya. Pihaknya memastikan masa pengembalian pinjaman akan tuntas sebelum masa jabatan Bupati Jember berakhir.
“Dana talangan ini akan selesai masanya sebelum Gus Fawait menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai Bupati Jember. Jadi sebelum masa berakhir jabatan ini sudah selesai. Tidak sampai seperti isu yang beredar di lapangan bahwa nanti akan meninggalkan utang terus-menerus kepada bupati-bupati berikutnya,” tegasnya.
Kendati mendukung langkah pinjaman daerah tersebut, Fraksi NasDem menyertakan sejumlah catatan kritis terkait porsi pengalokasian anggaran. David mendesak Pemkab Jember dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk merombak komposisi penggunaan dana pinjaman, khususnya dengan memangkas porsi Penerangan Jalan Umum (PJU) dan mengaliskannya ke sektor pertanian.
“Untuk rumah sakit kami sepakat karena langsung menghasilkan PAD. Tapi untuk infrastruktur yang kemarin PJU-nya gede, kami minta dikurangi dan dialihkan menjadi infrastruktur yang mendukung pertanian. Hal ini untuk mendukung program pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo yang mencanangkan ketahanan pangan. Maka saluran irigasi harus menjadi perhatian lebih,” tambah David.
Reporter: Anas Hidayat
Editor: Suyono