FTVJEMBER.COM, Jember – Tantangan penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), rendahnya angka partisipasi pendidikan tinggi, hingga wacana kuliah gratis menjadi sorotan dalam seminar nasional bertajuk Quo Vadis Pendidikan Tinggi Indonesia di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember (Unej), Kamis (22/10/2026).
Forum akademik tersebut membahas berbagai persoalan pendidikan tinggi, mulai dari kualitas lulusan hingga upaya memperluas akses masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Wakil Dekan II FISIP Unej, Budhy Santoso, menilai penggunaan AI secara tidak tepat dapat mengurangi esensi pendidikan, terutama ketika teknologi tersebut dijadikan alat utama dalam penyusunan karya ilmiah.
“AI memang bisa membantu, tetapi jika kita salah menyikapinya, teknologi ini justru dapat menghilangkan aspek manusia dalam proses pendidikan dan mendegradasi esensi pendidikan,” ujarnya.
Menurut Budhy, AI seharusnya digunakan sebagai alat bantu untuk mempertajam penyampaian gagasan, bukan menggantikan kemampuan intelektual dan akademik mahasiswa dalam menghasilkan karya ilmiah.
“Aspek intelektual dan akademik tetap harus ditekankan. AI hanya membantu mempertajam bagaimana gagasan itu disampaikan, bukan menjadi alat utama yang menggantikan proses berpikir,” katanya.
Selain persoalan teknologi, Anggota Komisi X DPR RI, Muhammad Nur Purnamasidi, menyoroti angka partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia yang masih berkisar 30 hingga 35 persen. Penyerapan lulusan perguruan tinggi di dunia kerja juga menjadi perhatian.
Terkait wacana kuliah gratis, Purnamasidi menyebut anggaran pendidikan tinggi yang telah diputuskan sebesar Rp61 triliun. Sementara itu, kebutuhan anggaran untuk program penggratisan kuliah bagi sekitar 2,4 juta mahasiswa diperkirakan mencapai Rp93,7 triliun.
“Yang sudah kita putuskan hari ini baru Rp61 triliun. Padahal, kebutuhan untuk penggratisan kuliah bagi sekitar 2,4 juta mahasiswa diperkirakan mencapai Rp93,7 triliun,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, kebutuhan tersebut perlu dikaji lebih lanjut, termasuk apakah anggaran hanya mencakup uang kuliah tunggal (UKT) atau juga peningkatan kesejahteraan dosen serta sarana dan prasarana pendidikan.
Menurut Purnamasidi, tambahan anggaran dapat dibahas apabila pemerintah mengajukan proposal yang terukur.
“Apakah ada uang? Ada. Sepanjang ada proposal yang terukur dari pihak eksekutif, kami dari DPR akan membahasnya secara tuntas dan mendorong agar kebutuhan anggaran tersebut bisa dipenuhi,” tegasnya.
Melalui seminar nasional ini, pemerintah diharapkan dapat merumuskan kebijakan pendidikan tinggi yang mampu meningkatkan kualitas lulusan sekaligus memperluas akses kuliah bagi masyarakat dalam rangka mencapai target pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
Reporter: Anas Hidayat
Editor: Suyono